RENGAT – Sekitar dua ribuan guru melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu) dan Kantor DPRD setempat, Selasa (9/2). Massa yang terwadahi dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Inhu itu menuntut keadilan soal pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Para guru menilai terdapat perbedaan pemberian TPP guru dengan pegawai non guru. Perlakuan beda ini baru terjadi pada 2016.
Ribuan guru sebelum mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Inhu, berkumpul di lapangan bola Abdi Praja Kelurahan Pemetang Reba Kecamatan Rengat Barat sekitar pukul 09.00 Wib.
Setelah berkumpul, ribuan guru berjalan kaki menuju Kantor Bupati dengan pengawalan polisi. Dalam perjalanan, mereka bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara.
Begitu berada di depan Kantor Bupati, keluhan diarahkan kepada dari Pj Bupati Inhu H Kasiarudin tentang pemotongan TTP.
Dalam orasinya, H Adimiwan yang juga Kepala SMKN1 Rengat menyampaikan tiga tuntutan. Yakni meminta Peraturan Bupati nomor 63 tahun 2015 tentang tambahan penghasilan PNS dan non PNS Kabupaten Inhu direvisi, meminta menyamakan TTP sama dengan tahun sebelumnya, dan menolak pemotongan TTP 2016.
Pj Bupati Inhu H Kasiarudin hadir di tengah para pengunjuk rasa. Dalam kesempatan itu, Kasiarudin meminta agar perwakilan pengunjuk rasa bersedia berdialog di dalam Kantor Bupati.
Namun massa pengunjuk rasa tetap memaksa agar Penjabat Bupati Inhu memberikan penjelasan di hadapan mereka saat itu juga. Namun, sikap Pj Bupati juga tak mau berubah. “Ditembak pun saya, saya tidak bisa memutuskan hal ini sendiri,” ujar H Kasiarudin di hadapan para pengunjuk rasa.
Setelah melalui dialog, akhirnya para pengunjuk rasa sepakat mengirimkan perwakilan untuk berdialog dengan sejumlah pejabat di ruang pertemuan kantor Bupati Inhu. Pada pertemuan itu, dihadirkan pejabat terkait diantaranya Penjabat Bupati, Penjabat Sekda H Isdjarwadi SE MT, Kabag Adimintrasi Tata Pemerintahan Umum H Hendry S.Sos Msi, Kepala Sub Bagian Anggaran di Bagian Keuangan Setdakab Inhu Amsal.
Kasiarudin menjelaskan bahwa pemotongan itu merupakan bentuk rasionalisasi anggaran. "Dampak dari berkurangnya DBH migas membuat, kita harus melakukan rasionalisasi atau penyesuaian anggaran," tegas Kasiarudin.
Kasubag anggaran Bagian Keuangan Setdakab Inhu Amsal, membenarkan bahwa ada pengurangan anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan tersebut. “Pada tahun 2015 lalu, memang menganggarkan Rp 150 milyar lebih untuk pembayaran tunjangan pegawai. Namun pada tahun 2016 mengalami penyesuaian hingga mencapai Rp 109 milyar, ujar Amsal.
Amsal juga membenarkan bahwa tunjangan penghasilan untuk pegawai struktural mengalami kenaikan. Hal ini yang kemudian memicu pertanyaan oleh para guru saat rapat tersebut.
Dasril, Kepala SMAN 1 Rengat, menanyakan mengapa ada penambahan pada anggaran tunjangan bagi pegawai struktural jika alasannya ada rasionalisasi. “Ini yang kami pertanyakan kenapa itu bisa bertambah. Sementara untuk guru dikurangi,” ucapnya.
Setelah terjadi perdebatan, Pj Bupati menyatkan dapat menerima aspirasi guru dan akan membahasnya bersama DPRD.
Para guru menilai terdapat perbedaan pemberian TPP guru dengan pegawai non guru. Perlakuan beda ini baru terjadi pada 2016.
Ribuan guru sebelum mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Inhu, berkumpul di lapangan bola Abdi Praja Kelurahan Pemetang Reba Kecamatan Rengat Barat sekitar pukul 09.00 Wib.
Setelah berkumpul, ribuan guru berjalan kaki menuju Kantor Bupati dengan pengawalan polisi. Dalam perjalanan, mereka bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara.
Begitu berada di depan Kantor Bupati, keluhan diarahkan kepada dari Pj Bupati Inhu H Kasiarudin tentang pemotongan TTP.
Dalam orasinya, H Adimiwan yang juga Kepala SMKN1 Rengat menyampaikan tiga tuntutan. Yakni meminta Peraturan Bupati nomor 63 tahun 2015 tentang tambahan penghasilan PNS dan non PNS Kabupaten Inhu direvisi, meminta menyamakan TTP sama dengan tahun sebelumnya, dan menolak pemotongan TTP 2016.
Pj Bupati Inhu H Kasiarudin hadir di tengah para pengunjuk rasa. Dalam kesempatan itu, Kasiarudin meminta agar perwakilan pengunjuk rasa bersedia berdialog di dalam Kantor Bupati.
Namun massa pengunjuk rasa tetap memaksa agar Penjabat Bupati Inhu memberikan penjelasan di hadapan mereka saat itu juga. Namun, sikap Pj Bupati juga tak mau berubah. “Ditembak pun saya, saya tidak bisa memutuskan hal ini sendiri,” ujar H Kasiarudin di hadapan para pengunjuk rasa.
Setelah melalui dialog, akhirnya para pengunjuk rasa sepakat mengirimkan perwakilan untuk berdialog dengan sejumlah pejabat di ruang pertemuan kantor Bupati Inhu. Pada pertemuan itu, dihadirkan pejabat terkait diantaranya Penjabat Bupati, Penjabat Sekda H Isdjarwadi SE MT, Kabag Adimintrasi Tata Pemerintahan Umum H Hendry S.Sos Msi, Kepala Sub Bagian Anggaran di Bagian Keuangan Setdakab Inhu Amsal.
Kasiarudin menjelaskan bahwa pemotongan itu merupakan bentuk rasionalisasi anggaran. "Dampak dari berkurangnya DBH migas membuat, kita harus melakukan rasionalisasi atau penyesuaian anggaran," tegas Kasiarudin.
Kasubag anggaran Bagian Keuangan Setdakab Inhu Amsal, membenarkan bahwa ada pengurangan anggaran untuk pembayaran tambahan penghasilan tersebut. “Pada tahun 2015 lalu, memang menganggarkan Rp 150 milyar lebih untuk pembayaran tunjangan pegawai. Namun pada tahun 2016 mengalami penyesuaian hingga mencapai Rp 109 milyar, ujar Amsal.
Amsal juga membenarkan bahwa tunjangan penghasilan untuk pegawai struktural mengalami kenaikan. Hal ini yang kemudian memicu pertanyaan oleh para guru saat rapat tersebut.
Dasril, Kepala SMAN 1 Rengat, menanyakan mengapa ada penambahan pada anggaran tunjangan bagi pegawai struktural jika alasannya ada rasionalisasi. “Ini yang kami pertanyakan kenapa itu bisa bertambah. Sementara untuk guru dikurangi,” ucapnya.
Setelah terjadi perdebatan, Pj Bupati menyatkan dapat menerima aspirasi guru dan akan membahasnya bersama DPRD.
sumber:jppn
0 komentar:
Post a Comment